Kembali ke Blog

Keluarga Meninggal, Rumah Masih Atas Namanya: Urus Akta Kematian Dulu

Bank dan Kantor Pertanahan meminta dokumen yang sama di awal: kutipan akta kematian. Batas lapornya 30 hari sejak tanggal kematian. Ini urutan yang menghemat bolak-balik.

Rumah Emerald 70 di cluster Kingspoint, Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara: urutan mengurus akta kematian dan dokumen rumah atas nama almarhum

Hampir semua kantor yang mengurus rumah almarhum meminta satu dokumen lebih dulu: kutipan akta kematian. Bank memintanya untuk klaim asuransi jiwa kredit KPR. Kantor Pertanahan memintanya untuk balik nama sertifikat ke ahli waris. Akta itu terbit dari Disdukcapil, bukan dari rumah sakit.

Pasal 44 ayat (1) UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan menyebut setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat, paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat kematian di register dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (ayat 2). Di Kota Bekasi, instansinya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Langkah 1: Surat Kematian dari Dokter atau Kelurahan

Pasal 45 Perpres 96/2018 menjadikan surat kematian syarat utama pencatatan, dan surat itu diterbitkan oleh dokter atau kepala desa/lurah. Kalau anggota keluarga meninggal di rumah sakit, surat keterangan kematian biasanya keluar dari rumah sakit sebelum jenazah dibawa pulang. Kalau meninggal di rumah, keluarga meminta pengantar RT dan RW, lalu mengurus surat keterangan kematian ke kelurahan.

Simpan surat aslinya dan buat beberapa salinan. Surat yang sama juga dipakai untuk urusan pemakaman. Soal lahan makam yang makin terbatas di Bekasi Utara, kami bahas di artikel tentang TPU Perwira.

Langkah 2: Ajukan Akta Kematian ke Disdukcapil Kota Bekasi

Undang-undang membebankan kewajiban lapor ke ketua RT, tapi dalam praktik keluargalah yang membawa berkasnya, dengan pengantar RT dan RW. Berkas yang biasanya diminta adalah surat kematian, KTP-el dan KK almarhum, serta KTP pelapor, kadang ditambah data saksi. Daftar resminya bisa berubah, jadi cek dulu kanal layanan Disdukcapil Kota Bekasi atau tanyakan ke kelurahan sebelum datang.

Jangan menunda sampai semua urusan duka selesai. Setiap langkah berikutnya menunggu akta ini, dan batas 30 hari dihitung dari tanggal kematian, bukan dari tanggal keluarga siap.

Langkah 3: Perbarui Kartu Keluarga

Setelah akta kematian terbit, KK lama tidak lagi sesuai dengan susunan keluarga. Kalau yang meninggal adalah kepala keluarga, KK perlu diterbitkan ulang dengan kepala keluarga baru. KK yang sudah diperbarui sering diminta bersama akta kematian, terutama saat ahli waris harus membuktikan hubungan keluarganya dengan almarhum.

Langkah 4: Siapkan Bukti Ahli Waris

Setelah ini, bank, notaris, dan Kantor Pertanahan akan meminta bukti siapa saja ahli warisnya. Bentuknya bisa surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani semua ahli waris dengan dua saksi dan diketahui lurah serta camat, akta keterangan waris dari notaris, atau penetapan pengadilan. Bentuk mana yang diterima untuk kasus Anda, tanyakan ke notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan sebelum menyusunnya, karena semua nama di dokumen ini nantinya harus ikut menandatangani setiap peralihan rumah.

Langkah 5: Urusan Rumah, dari yang Paling Mendesak

UrusanDokumen kunciCatatan
KPR yang masih berjalanAkta kematian, polis asuransi jiwa kredit, dokumen ahli warisLapor ke bank secepatnya. Polis biasanya memuat batas waktu pengajuan klaim.
Sertifikat SHM/SHGB atas nama almarhumSertifikat, surat kematian, bukti ahli waris, bukti PBB, BPHTB warisDidaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai peralihan karena pewarisan.
SPPT PBBSertifikat yang sudah atas nama ahli warisAjukan perubahan nama wajib pajak ke Bapenda setelah balik nama.
Listrik dan PDAMAkta kematian, KTP ahli warisLayanan tetap jalan, tapi ganti nama pelanggan supaya urusan daya dan tagihan tidak tertahan.
IPL dan pengelola clusterCukup pemberitahuanSampaikan siapa penanggung jawab rumah sekarang.

Rumah ber-KPR tidak otomatis lunas. Kalau KPR-nya dilindungi asuransi jiwa kredit dan klaimnya diterima, asuransi itulah yang melunasi sisa utang. Klaimnya diajukan lewat bank. Detailnya ada di artikel soal debitur KPR meninggal. Untuk sertifikat, Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah meminta penerima warisan menyerahkan sertifikat hak, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris ke Kantor Pertanahan. Urusan listrik dan air mengikuti pola yang sama dengan balik nama pelanggan PLN dan PDAM.

Urutannya: surat kematian, akta kematian, lalu lapor ke bank. Setelah itu KK baru, bukti ahli waris, dan sertifikat. Melompati satu langkah biasanya berarti kembali ke loket yang sama dua kali.

Selama Waris Belum Beres, Jangan Jual Sepihak

Rumah atas nama almarhum biasanya menjadi milik bersama pasangan yang ditinggalkan dan para ahli waris sampai warisannya dibagi. Kalau rumah dibeli selama menikah, sebagian bisa sudah menjadi hak pasangan sebagai harta bersama. Satu ahli waris tidak bisa menjualnya sendiri. PPAT akan meminta persetujuan semua ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris, termasuk yang tinggal di luar kota. Kalau keluarga berencana memecah tanah warisan, prosesnya kami tulis di panduan splitsing sertifikat warisan.

Untuk Pembeli Unit Kingspoint

Kalau pembeli Rumah Emerald 70 atau Ruko Sapphire di Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara, meninggal saat PPJB atau KPR masih berjalan, ahli waris bisa menghubungi tim Kingspoint dengan membawa akta kematian dan dokumen ahli waris. Tim kami bisa menjelaskan posisi unit, dokumen yang tersimpan di developer, dan apa saja yang perlu dibawa ke bank.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Berapa lama batas waktu melaporkan kematian?

Paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Pasal 44 ayat (1) UU 24/2013 menyebut ketua RT di domisili penduduk yang melaporkannya ke instansi pelaksana, yaitu Disdukcapil. Dalam praktik, keluarga membawa berkas dengan pengantar RT dan RW.

Siapa yang menerbitkan surat kematian?

Dokter, atau kepala desa/lurah, sesuai Pasal 45 Perpres 96/2018. Untuk pasien yang meninggal di rumah sakit, surat keterangan kematian biasanya diterbitkan rumah sakit.

Apakah rumah bisa langsung dibalik nama ke ahli waris?

Bisa, setelah berkasnya lengkap. Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 meminta sertifikat hak, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Kantor Pertanahan juga akan meminta bukti PBB dan BPHTB waris. Kalau KPR masih berjalan, sertifikat biasanya dipegang bank, jadi urus balik namanya bersama bank.

Unit Kingspoint atas nama keluarga yang sudah meninggal?

Bawa akta kematian dan dokumen ahli waris. Tim Kingspoint menjelaskan status unit dan dokumen yang tersimpan di developer.

Tanya via WhatsApp

Rujukan: UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44; Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 45; PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42. Artikel ini informasi umum. Persyaratan berkas bisa berubah, jadi konfirmasi ke Disdukcapil Kota Bekasi, bank, dan notaris/PPAT untuk situasi Anda.

Bacaan terkait di Kingspoint Blog