Kembali ke Blog

Saudara Mau Pinjam Sertifikat Rumah untuk Jaminan Utang: Ini Risikonya bagi Pemilik

Pemilik rumah boleh menjaminkan sertifikatnya untuk utang orang lain. Tapi kalau orang itu berhenti membayar, rumah pemiliklah yang dilelang. Enam hal yang perlu dicek sebelum mengiyakan.

Rumah Emerald 70 di cluster Kingspoint, Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara: risiko meminjamkan sertifikat rumah sebagai jaminan utang saudara

Permintaan ini sering datang menjelang akhir tahun, saat orang butuh modal usaha atau menutup utang lama. Seorang adik datang ke rumah kakaknya di Bekasi Utara dan bilang, "Pinjam sertifikat rumahnya sebentar ya, buat jaminan pinjaman. Cicilannya aku yang bayar, dua tahun juga lunas." Sertifikatnya atas nama sang kakak. Utangnya atas nama adik. Kedengarannya seperti urusan keluarga biasa.

Secara hukum, posisi kakak jauh lebih berat dari sekadar meminjamkan selembar kertas. Begitu sertifikat dipasang sebagai jaminan di bank atau perusahaan pembiayaan, rumahnya dibebani Hak Tanggungan. Kalau adiknya berhenti membayar, yang dilelang rumah kakaknya.

Apa yang Terjadi Saat Sertifikat Dijadikan Jaminan?

UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan memang memungkinkan seseorang menjaminkan rumahnya untuk utang orang lain. Pasal 15 ayat (1) huruf c meminta surat kuasa pembebanan mencantumkan identitas debitor "apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan". Jadi pemilik rumah (pemberi Hak Tanggungan) dan orang yang berutang (debitor) boleh dua orang yang berbeda.

Prosesnya formal. Pemilik menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT, atau lebih dulu menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di notaris atau PPAT. Pasal 13 mewajibkan Hak Tanggungan didaftarkan ke Kantor Pertanahan, lalu catatannya disalin ke sertifikat. Sejak itu, siapa pun yang mengecek sertifikat Anda akan melihat rumah itu sedang dijaminkan.

Kalau Debitor Macet, Siapa yang Kena?

Pasal 6 memberi pemegang Hak Tanggungan pertama hak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, lalu mengambil pelunasan dari hasilnya, apabila debitor cidera janji. Yang cidera janji adiknya. Yang dijual rumah kakaknya. Pemilik rumah tidak perlu ikut menunggak untuk kehilangan rumah.

Pasal 7 menambah satu lapis lagi: Hak Tanggungan mengikuti objeknya di tangan siapa pun objek itu berada. Kalau sang kakak ingin menjual rumahnya sebelum utang adiknya lunas, beban itu ikut pindah ke pembeli. Soalnya, hampir tidak ada pembeli, apalagi bank KPR pembeli, yang mau menerima rumah dengan Hak Tanggungan pihak lain yang masih aktif.

Pasal 20 ayat (2) memang membuka jalan yang lebih halus, yaitu penjualan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan kalau cara itu menghasilkan harga lebih tinggi. Tapi ujungnya tetap sama: rumahnya terjual. Proses lelang dari sisi pembeli bisa dibaca di panduan beli rumah lelang bank.

Bagaimana Kalau Sertifikat Cuma Dititipkan ke Perorangan?

Versi lain permintaan ini lebih informal: sertifikat asli diserahkan ke kenalan atau rentenir sebagai "pegangan", tanpa akta apa pun. Pemegang kertas tidak otomatis menjadi pemegang Hak Tanggungan, karena hak itu baru lahir setelah didaftarkan (Pasal 13). Janji tertulis bahwa rumah menjadi milik pemberi pinjaman kalau utang tidak lunas juga tidak berlaku. Pasal 12 menyebut janji yang memberi pemegang Hak Tanggungan kewenangan memiliki objek jaminan saat debitor cidera janji batal demi hukum.

Bahayanya ada di surat lain yang sering ikut disodorkan. Pemberi pinjaman perorangan kerap meminta surat kuasa menjual, kadang berbentuk kuasa mutlak, sebagai pengaman. Dengan surat seperti itu, rumah bisa dibawa ke PPAT tanpa pemiliknya hadir. Ciri kuasa yang perlu dicurigai sudah kami bahas di artikel soal penjual yang memakai surat kuasa. Jangan menandatangani dokumen apa pun yang memberi orang lain wewenang menjual atau mengalihkan rumah Anda.

Sebelum Menjawab "Iya", Cek 6 Hal Ini

  1. Siapa krediturnya. Bank dan perusahaan pembiayaan berizin bisa dicek namanya di situs OJK. Pemberi pinjaman perorangan yang tidak mau memakai akta notaris adalah tanda bahaya.
  2. Berapa jumlah utangnya. Pasal 15 ayat (1) huruf c juga mewajibkan SKMHT mencantumkan jumlah utang. Baca angkanya di akta sebelum tanda tangan, jangan hanya percaya versi lisan.
  3. Persetujuan pasangan. Rumah yang dibeli selama menikah umumnya harta bersama, dan PPAT akan meminta persetujuan suami atau istri. Kalau pasangan Anda sengaja tidak diberi tahu, itu alasan yang cukup untuk berhenti.
  4. Akses ke tagihan. Minta kesepakatan tertulis bahwa debitor mengirim bukti bayar setiap bulan. Banyak pemilik baru tahu ada tunggakan saat surat peringatan bank sudah datang.
  5. Rumah Anda masih KPR atau tidak. Kalau sertifikat masih dipegang bank KPR Anda, rumah itu sudah dibebani Hak Tanggungan pertama. Menjaminkannya lagi butuh izin bank, dan kreditur adik Anda hanya mendapat urutan kedua.
  6. Jalan keluarnya. Tanyakan dari awal siapa yang mengurus surat lunas dan roya setelah utang selesai. Catatan Hak Tanggungan tidak hilang sendiri dari sertifikat. Prosesnya sama dengan roya setelah KPR lunas.

Menjaminkan sertifikat untuk utang orang lain berarti siap kehilangan rumah kalau orang itu berhenti membayar. Kalau Anda tidak siap dengan kemungkinan itu, jawabannya "tidak", sedekat apa pun hubungannya.

Kalau Sudah Telanjur, Cek Status Sertifikat Anda

Pemilik yang pernah menyerahkan sertifikat dan tidak yakin apa yang sudah ditandatangani bisa meminta layanan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Pengecekan itu menunjukkan apakah ada Hak Tanggungan atau catatan lain di buku tanah. Untuk sertifikat yang sudah beralih ke bentuk elektronik, statusnya juga bisa dipantau lewat layanan digital BPN, seperti yang kami jelaskan di panduan cek sertifikat elektronik. Kalau sertifikat asli ditahan perorangan tanpa dasar akta, mintalah kembali secara tertulis dan simpan bukti serah terimanya.

Untuk Pemilik Unit Kingspoint

Pembeli Rumah Emerald 70 atau Ruko Sapphire di Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara, yang sertifikatnya sudah atas nama sendiri bisa menanyakan status dokumen unitnya ke tim Kingspoint. Menjaminkan sertifikat ruko untuk modal kerja usaha Anda sendiri adalah keputusan yang berbeda: utangnya atas nama Anda, dan Anda yang memegang kendali cicilannya.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Bolehkah rumah saya dijaminkan untuk utang orang lain?

Boleh. UU 4/1996 mengenal pemberi Hak Tanggungan yang bukan debitor (Pasal 15 ayat 1 huruf c). Konsekuensinya, kalau debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama bisa menjual rumah Anda melalui pelelangan umum (Pasal 6).

Kalau sertifikat hanya dipegang pemberi pinjaman perorangan, apakah rumah bisa diambil?

Hak Tanggungan baru lahir setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan (Pasal 13), dan janji bahwa kreditur memiliki rumah saat utang macet batal demi hukum (Pasal 12). Risiko terbesarnya justru surat kuasa menjual yang ikut ditandatangani.

Bisakah saya menjual rumah yang sedang dijaminkan untuk utang saudara?

Hak Tanggungan mengikuti rumahnya ke tangan siapa pun (Pasal 7), jadi utang itu perlu dilunasi dan diroya lebih dulu. Penjualan di bawah tangan hanya bisa atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat 2).

Mau cek status dokumen unit Kingspoint Anda?

Tim Kingspoint bisa menjelaskan posisi sertifikat dan dokumen unit Anda sebelum Anda memutuskan apa pun soal jaminan.

Tanya via WhatsApp

Rujukan: UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 6, 7, 12, 13, 15, dan 20. Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Untuk situasi Anda, konsultasikan dengan notaris/PPAT atau advokat.

Bacaan terkait di Kingspoint Blog