Pada 30 Juni 2026, petugas PLN menemukan dua belas unit server penambang aset kripto di sebuah ruko di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sambungan listriknya tiga fasa, tersambung langsung ke jaringan PLN tanpa melewati kWh meter. PLN memutus aliran hari itu juga dan mengangkut perangkatnya ke kantor. Darry Giovanno, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat, menyampaikan temuan itu ke publik pada awal Juli.
Kasus seekstrem itu jarang. Yang jauh lebih sering ditemukan di rumah tinggal biasa bentuknya sepele: segel di kotak meteran rusak, tutupnya pernah dibuka orang, atau MCB diganti waktu renovasi. Tim yang memeriksa hal-hal seperti itu namanya P2TL, singkatan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Begitu mereka menuliskan satu golongan pelanggaran di berita acara, angka yang muncul tidak ditawar di halaman rumah. Angka itu keluar dari rumus yang sudah tertulis sejak 2017.
1. Empat Golongan yang Dicari Tim P2TL
Dasarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero). Pasal 14 ayat (1) menyebut P2TL dijalankan terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang memakai tenaga listrik secara tidak sah. Ayat (2) memecahnya jadi empat golongan.
| Golongan | Isi temuannya menurut Pasal 14 ayat (2) | Contoh yang sering muncul |
|---|---|---|
| P I | Mempengaruhi batas daya, tidak mempengaruhi pengukuran energi | MCB diganti dengan ampere lebih besar |
| P II | Mempengaruhi pengukuran energi, tidak mempengaruhi batas daya | Segel meter rusak, kaca meter pernah dibuka |
| P III | Mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi | Dua kondisi di atas ditemukan bersamaan |
| P IV | Pelanggaran oleh bukan konsumen | Sambungan liar ke jaringan oleh pihak yang bukan pelanggan tercatat |
Perhatikan cara pasalnya menulis: yang dipakai menggolongkan adalah akibat teknis dari kondisi yang ditemukan. Di ayat (2) tidak ada kata niat dan tidak ada kata sengaja. Payungnya tetap ayat (1), yang bicara soal pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, jadi keempat golongan itu jenis-jenis dari pemakaian tidak sah, bukan pemicu yang berdiri sendiri. Yang bikin kaget buat pemilik rumah: kondisi yang menempatkan Anda di golongan P II bisa sudah ada di meteran sebelum Anda menyentuhnya.
2. Angkanya Keluar dari Rumus, Bukan dari Taksiran Petugas
Pasal 15 ayat (1) menyebut tiga sanksi yang bisa dijatuhkan: Tagihan Susulan, pemutusan sementara, dan/atau pembongkaran rampung. Ayat (2) memuat rumus tiap golongan. Yang paling relevan buat rumah tinggal adalah TS2, rumus untuk P II:
TS2 = 9 × 720 jam × Daya Tersambung (kVA) × 0,85 × harga per kWh tertinggi pada golongan tarif konsumen.
Angka 720 jam itu satu bulan penuh. Angka 9 pengalinya. Faktor 0,85 tidak dijelaskan di peraturannya, dan lazim dibaca sebagai faktor daya. Digabung, rumusnya menghitung seolah rumah Anda menyala penuh dua puluh empat jam sehari selama sembilan bulan, pada tarif tertinggi di golongan Anda. Hitungannya memang dipasang jauh di atas pemakaian wajar.
Dengan tarif non-subsidi triwulan III 2026, yang berlaku untuk periode Juli sampai September, hasilnya begini:
| Daya tersambung | Tarif per kWh | TS2 (pelanggaran P II) |
|---|---|---|
| 1.300 VA (R-1/TR) | Rp1.444,70 | sekitar Rp10,3 juta |
| 2.200 VA (R-1/TR) | Rp1.444,70 | sekitar Rp17,5 juta |
| 3.500 VA (R-2/TR) | Rp1.699,53 | sekitar Rp32,8 juta |
Tiga catatan supaya tabel itu tidak dibaca sebagai kuitansi. Tabel ini cuma memotret TS2; TS1 dihitung dari biaya beban atau rekening minimum, dan TS3 adalah TS1 ditambah TS2. Tarifnya dievaluasi ulang tiap tiga bulan, jadi angka triwulan berikutnya bisa berbeda. Dan Pasal 17 menyerahkan ketentuan lebih lanjut soal P2TL dan tagihan susulan kepada aturan Direksi PLN. Aturan itu ada dan bernomor: Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0028.P/DIR/2023, yang dinamai sebagai aturan P2TL di laman Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Peraturan Direksi adalah aturan internal BUMN, tidak diterbitkan di JDIH dan tidak dilampirkan pada Permen mana pun, sehingga tidak bisa dikutip pasal per pasal dari sumber resmi. Jadi tabel di atas menunjukkan skala besarannya, bukan angka final yang akan tercetak di surat tagihan.
3. Tiga Titik Rawan di Rumah yang Baru Ditempati
Siapa yang terakhir membuka kotak meteran Anda?
Penambahan titik lampu, pemasangan AC di lantai dua, pemindahan panel. Setiap pekerjaan itu mendekatkan orang lain ke kotak meteran. Mengganti MCB dengan ampere lebih besar supaya tidak jeglek waktu mesin las dinyalakan adalah persis definisi P I. Tukang yang melakukannya biasanya tidak tahu itu punya nama dan punya rumus.
Meteran ini warisan siapa?
Rumah dari pasar sekunder, unit yang sempat disewakan, atau unit yang instalasinya dikerjakan kontraktor sebelum serah terima. Meterannya sudah punya riwayat sebelum Anda pegang kuncinya. Pasal 14 menggolongkan berdasarkan kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan pemeriksaan itu terjadi di masa Anda jadi pelanggan tercatat.
Segelnya rusak sendiri, memangnya bisa?
Di cluster Bekasi Utara kotak meteran biasanya ditempatkan di pagar depan, kena matahari langsung sepanjang hari dan kena air tiap musim hujan. Segel timah yang getas dan tutup kotak yang melengkung bukan pemandangan aneh. Soalnya kondisi fisik itulah yang dicatat, bukan penyebabnya, maka lebih aman melaporkannya sendiri ke PLN 123 atau lewat PLN Mobile sebelum ada yang menemukannya lebih dulu.
Ada satu langkah yang mengurus ketiga titik itu sekaligus. Saat serah terima unit, foto kotak meteran dari dekat. Nomor meter, kondisi segel, posisi MCB, dan angka stand awal, semuanya dalam satu bingkai, bertanggal, tersimpan. Itu dokumen termurah yang Anda punya, dan bikinnya tiga puluh detik. Kalau sekalian mau memeriksa instalasinya, ada tujuh pemeriksaan kelistrikan sebelum okupasi yang bisa dikerjakan sendiri.
4. Dua Hal Berubah pada Januari 2025 dan Januari 2026
Permen ESDM 27/2017 sudah dua kali diubah: pertama oleh Permen ESDM 18/2019, lalu oleh Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 yang diundangkan 21 Januari 2025. Perubahan kedua ini menyentuh sepuluh butir, dua di antaranya Pasal 16 dan Pasal 17, dan bagian Menimbang-nya menyebut penyesuaian biaya sertifikasi instalasi sebagai alasan utamanya. Laporan bulanan pelaksanaan P2TL dan pengesahan aturan turunannya kini ditujukan kepada Menteri; di naskah 2017 keduanya ditujukan kepada Direktur Jenderal. Kenaikan tingkat pengesahan ini jarang disebut. Artinya aturan turunan P2TL berikutnya harus lewat meja menteri, bukan lagi direktur jenderal.
Yang kedua lebih besar. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menulis ulang ancaman pidana undang-undang di luar KUHP ke dalam kategori denda KUHP. Lampiran I nomor 68 memuat Pasal 51 UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan:
| Pasal 51 | Naskah UU 30/2009 | Setelah UU 1/2026 |
|---|---|---|
| ayat (1) | 3 tahun dan denda Rp500 juta | 3 tahun dan/atau denda kategori III |
| ayat (2) | 5 tahun dan denda Rp2,5 miliar | 5 tahun dan/atau denda kategori IV |
| ayat (3) | 7 tahun dan denda Rp2,5 miliar | 7 tahun dan/atau denda kategori V |
Pasal 79 KUHP yang baru mematok kategori III di Rp50 juta, kategori IV di Rp200 juta, dan kategori V di Rp500 juta. Jadi ayat (3), yang mengatur penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, berubah di dua sisi sekaligus: nominal dendanya turun dari Rp2,5 miliar ke Rp500 juta, dan kata penghubungnya berubah dari "dan" menjadi "dan/atau" sehingga penjara dan denda tidak lagi wajib dijatuhkan berbarengan. Artikel mana pun yang hari ini masih menulis "denda Rp2,5 miliar untuk pencurian listrik" sedang memotret aturan sebelum 2 Januari 2026.
Pasal 51 adalah jalur pidana, dan jalur itu bukan yang ditempuh untuk segel meteran yang getas. Temuan P2TL di rumah tinggal hampir selalu diselesaikan secara administratif lewat tagihan susulan dan pemutusan sementara sebagaimana Pasal 15. Jalur pidana dipakai untuk perkara yang skalanya lain, seperti ruko berisi dua belas server tadi.
5. Arah Sebaliknya: Kapan PLN yang Berutang kepada Anda
Peraturan yang sama mengatur dua arah, dan arah keduanya jauh lebih jarang dibicarakan. Pasal 6A menetapkan tingkat mutu pelayanan untuk indikator Lama Gangguan sebesar 1 jam per bulan. Kalau padamnya lebih lama dari itu, ayat (3) menyebut konsumen berhak memperoleh Kompensasi, dan ayat (4) memasang tarifnya:
| Kelebihan Lama Gangguan di atas 1 jam/bulan | Kompensasi |
|---|---|
| sampai dengan 2 jam | 50% dari biaya beban atau rekening minimum |
| lebih dari 2 sampai 4 jam | 75% |
| lebih dari 4 sampai 8 jam | 100% |
| lebih dari 8 sampai 16 jam | 200% |
| lebih dari 16 sampai 40 jam | 300% |
| lebih dari 40 jam | 500% |
Angka 1 jam per bulan itu patokan bawaan, bukan angka yang berlaku mutlak di mana-mana. Pasal 6A ayat (2) memberi Menteri ruang menetapkan besaran lain atas pertimbangan kondisi geografis atau kondisi jaringan eksisting, dan ayat (3) mengaitkan hak kompensasi ke ayat (1) atau ayat (2).
Pelanggan prabayar juga dapat. Pasal 6C ayat (1) menyetarakan kompensasinya dengan pelanggan reguler pada daya tersambung yang sama, dan ayat (2) memperhitungkannya pada tagihan atau pembelian token bulan berikutnya. Ayat (3) mengecualikan konsumen layanan khusus.
Pengecualiannya perlu dibaca sebelum berharap. Pasal 7 ayat (1) membebaskan PLN dari kewajiban kompensasi untuk Lama Gangguan dan jumlah gangguan kalau padamnya diperlukan untuk pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi; kalau gangguannya terjadi pada instalasi ketenagalistrikan bukan karena kelalaian PLN; kalau ada keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau untuk kepentingan penyidikan. Huruf b di Pasal 7 itu yang paling luas, dan pada praktiknya banyak padam jatuh ke sana. Pasal 8 menambah pembebasan untuk sebab kahar, dari banjir dan gempa sampai perintah instansi berwenang. Satu kewajiban yang tetap melekat: untuk pekerjaan terencana, Pasal 7 ayat (2) mengharuskan PLN memberi tahu konsumen paling lambat 24 jam sebelum penghentian sementara.
Definisinya yang menentukan. Pasal 1 angka 2a menghitung Lama Gangguan sejak PLN memperoleh informasi terjadinya gangguan, baik dari SCADA maupun dari laporan konsumen, sampai listrik menyala kembali. Laporan lewat PLN Mobile atau 123 itulah yang bisa memulai hitungannya kalau SCADA belum menangkap padamnya.
Untuk lima indikator selain Lama Gangguan, angkanya berbeda, dan sejarahnya sempat berbelok: Permen 18/2019 mengganti Pasal 6 dengan rezim tanpa ambang, lalu ambang 10 persen itu muncul lagi di naskah Pasal 6 yang dicetak Permen 2/2025, padahal butir perubahannya cuma menyebut ayat (5). Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6B memakai 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk golongan yang kena penyesuaian tarif, dan 20% untuk yang tidak, berlaku kalau realisasi melewati 10% di atas tingkat mutu yang ditetapkan. Kelimanya: jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah. Lama Gangguan sendiri adalah huruf a pada Pasal 6 ayat (1); yang membuatnya berbeda adalah Pasal 6A, yang memasang tangga 50 sampai 500 persen di atasnya.
6. Kalau Tim P2TL Berdiri di Depan Pagar
Pasal 17 menempatkan detail pelaksanaan P2TL di Peraturan Direksi PLN 0028.P/DIR/2023, yang memang mengatur prosedur pemeriksaan, berita acara, sampai proses keberatannya, tapi tidak diterbitkan di JDIH. Jadi tidak ada peraturan menteri yang bisa dikutip untuk merinci hak konsumen selama pemeriksaan berlangsung, dan daftar berikut ini praktik yang masuk akal dilakukan siapa pun, bukan kutipan pasal:
- Minta petugas menunjukkan identitas dan surat tugas sebelum kotak meteran dibuka.
- Dampingi pemeriksaannya dari awal sampai akhir, dan rekam atau foto kondisi meteran sebelum dan sesudah dibuka.
- Baca berita acara sampai selesai. Golongan pelanggaran yang ditulis di situ yang menentukan rumus mana yang dipakai.
- Jangan menandatangani formulir yang bagian isiannya masih kosong.
- Minta salinan berita acara pada hari yang sama, bukan menyusul.
- Kalau isinya tidak Anda setujui, sampaikan keberatan tertulis ke unit pelayanan PLN setempat dan simpan tanda terimanya.
Buat pemilik unit baru, urutannya lebih enak dibalik. Foto meteran saat serah terima, balik nama pelanggan PLN supaya tagihan dan riwayatnya berdiri atas nama Anda, lalu cek ulang setiap kali ada pekerjaan yang menyentuh panel. Urutan itu memindahkan posisi Anda dari pihak yang menjelaskan kondisi warisan orang lain menjadi pihak yang punya catatan.
Pertanyaan yang sering muncul
Segel meteran saya rusak, padahal tidak ada yang menyentuh. Apakah tetap kena?
Bisa. Pasal 14 ayat (2) menggolongkan lewat akibat teknis dari kondisi yang ditemukan, tanpa menyebut niat atau penyebab. Melaporkan kerusakan lebih dulu ke PLN 123 atau PLN Mobile, lengkap dengan foto bertanggal, menempatkan Anda sebagai pelapor.
Berapa besar tagihan susulan untuk rumah 2.200 VA?
Sekitar Rp17,5 juta untuk golongan P II, dengan rumus TS2 di Pasal 15 ayat (2) dan tarif R-1/TR triwulan III 2026 (Juli sampai September) sebesar Rp1.444,70 per kWh. Angka final PLN dihitung pakai Peraturan Direksi 0028.P/DIR/2023.
Denda pencurian listrik masih Rp2,5 miliar?
Tidak sejak 2 Januari 2026. UU 1/2026 Lampiran I nomor 68 mengubah ancaman Pasal 51 ayat (3) UU 30/2009 menjadi penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V, setara Rp500 juta menurut Pasal 79 KUHP.
Mau menelusuri status bidang unit sebelum akad?
Tim Kingspoint bisa menunjukkan dokumen induk dan status bidang untuk unit Rumah Emerald 70 di Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara, sebelum ada uang yang berpindah.
Chat WhatsApp Sekarang